Tanggapan mengenai Indonesia Hadapi Masalah Ekonomi Mikro

Indonesia Hadapi Masalah Ekonomi Mikro

Kamis, 15 Oktober 2009 | 06:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Permasalahan ekonomi yang dihadapi Indonesia bukanlah permasalahan ekonomi makro, melainkan masalah ekonomi mikro. Yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut adalah para insinyur bukan ahli ekonomi. Hal tersebut disampaikan Fauzi Ichsan, Vice President & Economist Standard Chartered. "Tantangan yang ada adalah dalam bidang ekonomi mikro,"ucapnya dia di Jakarta, Rabu (14/10) malam.

Permasalahan tersebut, lanjutnya antara lain masalah pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan pelabuhan yang menjadi gerbang masuknya devisa asing. Selain itu, kata Fauzi, belum meratanya pembangunan pembangkit tenaga listrik di Indonesia juga menjadi salah satu masalah ekonomi Indonesia yang perlu diperhatikan. Pasalnya listrik merupakan motor penggerak roda perekonomian."Semua itu bisa diatasi oleh para ahli di bidang proyek dan pembangunan," kata dia.

Masalah mikro lainnya, lanjut Fauzi adalah masalah pembebasan lahan yang selama ini sering menjadi permasalahan besar antara pengembang dan warga. Belum transparannya penggunaan retribusi pajak juga menjadi salah satu masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia. Menurut Fauzi, permasalahan pembebasan lahan dan retribusi pajak hanya dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah, bukan para menteri yang duduk di pemerintahan.
Fauzi mengatakan, kesemua masalah tersebut harus segera diselesaikan. Para investor terutama investor asing baru akan menanamkan modalnya jika mendapat kejelasan dari sisi ekonomi. "Indonesia ini sangat potensial untuk investasi, tapi investor mana yang bersedia menanamkan modalnya jika sarana dan prasarana belum jelas," tegas Fauzi.
Penulis: RDI | Editor: primus

Sumber:
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/10/15/06585344/indonesia.hadapi.masalah.ekonomi.mikro

Tanggapan
Masalah yang di paparkan dari artikel tersebut yaitu masalah ekonomi mikro mengenai pembangunan, masalah pembebasan lahan, dan belum transparannya penggunaan retribusi pajak. Ekonomi mikro sebagai pondasi perekonomian jangan sampai dilupakan karena ekonomi mikro yang stabil dapat digunakan sebagai modal dalam persaingan global. Ekonomi mikro menjadi cerminan dari kondisi perekonomian dalam negeri yang dapat menjadi daya tarik negara-negara lain. Maka dari itu, wacana ketiga permasalahan tersebut harus segera dipecahkan.

Salah satu solusi pemerintah untuk mengatasi masalah pembangunan yang dapat membuat Indonesia menjadi daya tarik negara lain adalah pemerataan. Fakta saat ini, pembangunan berpusat di jawa. Dimulai dari pemerintahan, penfifikan, ekonomi. Sedangkan daerah-daerah lain pembangunannya tidak semaju dengan daerah-daerah di Pulau Jawa. Jadi sampai kapanpun Indonesia tidak akan pernah maju kalau pembangunannya belum merata. Pemerintah berupaya mengurangi urbanisasi supaya penduduknya merata, tetapi daerah luar Pulau Jawa tidak dibangun maka tidak salah lagi, banyak penduduk yang kembali lagi ke Pulau Jawa.

Masalah pembebasan lahanpun tidak kalah pentingnya dengan masalah pemerataan. Hal tersebut menghambat pembangunan. Dalam hal ini, komunikasi antara pengembang dan warga harus ditingatkan. Koordinasi yang terorganisasi di pihak pengembang dan warga harus terus terjalin. Karena disisi lain, warga tidak ingin dirugikan atas terbebasnya lahan mereka.
Belum transparannya penggunaan retribusi pajak dapat menjadi celah dalam penyalahgunaan dana pajak. Penyalahgunaan dana pajak ini, akan menambah sederetan masalah baru. Maka dari itu, semestinya pemerintah melaporkan secara berkala. Sehingga rakyatpun tahu, sejauh mana distribusi retribusi pajak kembali kepada rakyat.